Pelantikan DPD AMDATARA Jawa Timur Tandai Babak Baru Penguatan Industri AMDK Berbasis Keberlanjutan

Surabaya, 10 September 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMDATARA Jawa Timur resmi dilantik dalam Musyawarah Daerah (Musda) I yang diselenggarakan di Surabaya, Kamis malam (10/9). Acara yang dirangkai dengan talk show dan workshop ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menandai komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan ekosistem industri air minum dalam kemasan (AMDK) di provinsi yang menjadi basis terbesar industri ini secara nasional.

Pengukuhan pengurus dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan DPP AMDATARA Nomor 014/SK/DPP/IX/2026 tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus Daerah AMDATARA Periode 2026–2031. Mulyono Wibisono dari PT Tirta Investama dipercaya memimpin kepengurusan sebagai Ketua, didampingi Anang Zakaria (PT Coca-Cola Bottling Indonesia) sebagai Wakil Ketua, Harum Ayu Siswanti (PT Moya Kasri Wira Jatim) sebagai Sekretaris, dan Triono Suwignyo (PT Panca Tirta Prigen) sebagai Bendahara. Kepengurusan dilengkapi lima bidang strategis yang mencerminkan cakupan kerja asosiasi ke depan: Organisasi & Hubungan Antar Anggota di bawah Gatot (PT Tirta Yakin Sejahtera), Advokasi & Kebijakan Publik oleh Dwi Cahyo Widodo (PT Tirta Sukses Perkasa), Kemitraan & Hubungan Antar Lembaga oleh Destrianus (PT CS2 Pola Sehat), Penelitian & Pengembangan oleh Hari Subagyo (PT Tirta Investama Banyuwangi), serta Keberlanjutan, Lingkungan & Sosial oleh Hari Wicaksono (PT Tirta Investama Keboncandi).  Komposisi pengurus yang melibatkan representasi dari perusahaan multinasional, nasional, maupun daerah ini mencerminkan semangat inklusivitas yang menjadi karakter AMDATARA.

Data yang disampaikan dalam Musda menegaskan posisi strategis Jawa Timur. Dari 707 pabrik AMDK nasional dengan kapasitas produksi 47 miliar liter per tahun, Jawa Timur menguasai 208 perusahaan atau 29,4 persen dari total — menjadikannya basis terbesar di Indonesia.

Yang membedakan Jawa Timur adalah dominasi pelaku usaha berskala kecil: 87,1 persen perusahaan AMDK di provinsi ini merupakan industri kecil, lebih tinggi dari rata-rata nasional 78 persen. Ekosistemnya pun unik — pesantren, koperasi, dan organisasi kemasyarakatan turut menjadi bagian dari pelaku usaha, menegaskan bahwa AMDK di Jawa Timur adalah industri berbasis ekonomi kerakyatan.  Kabupaten Pasuruan menonjol sebagai episentrum dengan 41 industri, hampir tiga kali lipat dari peringkat kedua. Di sisi lain, Jawa Timur juga menjadi rumah bagi kedua pabrik AMDK yang ditetapkan sebagai National Lighthouse Industry 4.0 — di Pandaan dan Banyuwangi. Spektrum ini menggambarkan industri yang membentang dari UMKM berbasis komunitas hingga manufaktur berkelas dunia. 

Dalam sambutannya, Wagub Emil menekankan bahwa pertumbuhan industri AMDK harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab lingkungan. Pelaku industri tidak cukup hanya mengedepankan produksi dan keuntungan — dampak lingkungan dari seluruh rantai bisnis, mulai dari penggunaan bahan baku hingga pengelolaan kemasan pasca-konsumsi, harus menjadi perhatian.  Emil secara khusus menyoroti sampah kemasan PET dan mendorong produsen memperhatikan tidak hanya botol, tetapi juga komponen pendukung seperti tutup dan label. Penguatan Extended Producer Responsibility (EPR) disebut sebagai pendekatan strategis untuk memperluas tanggung jawab produsen terhadap siklus penuh kemasan produknya.  Lebih dari itu, Emil mengajak pelaku industri berperan dalam konservasi sumber air baku melalui pelibatan masyarakat di kawasan sekitar reservoir dan hutan — agar konservasi memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warga setempat, bukan sekadar program satu arah.

Ketua Umum DPP AMDATARA Karyanto menegaskan bahwa pembentukan DPD Jawa Timur memiliki makna yang melampaui aspek organisasi semata. "Jawa Timur menguasai hampir sepertiga industri AMDK nasional. Dengan dominasi pelaku IKM yang mencapai 87 persen, provinsi ini menjadi barometer sesungguhnya bagi kesiapan industri menghadapi era wajib SNI dan tuntutan keberlanjutan. Keberhasilan pembinaan di sini akan menentukan arah industri AMDK Indonesia secara keseluruhan," ujar Karyanto.  Karyanto menambahkan bahwa kepengurusan DPD dirancang secara inklusif untuk memastikan program kerja menyentuh seluruh lapisan pelaku usaha. "AMDATARA hadir bukan untuk satu segmen industri saja. Dari Lighthouse Industry 4.0 hingga pelaku IKM di pesantren dan koperasi — semua bagian dari ekosistem yang harus tumbuh bersama," tegasnya.  Ketua DPD Mulyono Wibisono memaparkan empat pilar prioritas kepengurusan: pendampingan sertifikasi SNI dan halal, konservasi air, pengembangan ekonomi sirkular, serta Net Zero Emission. Agenda ini menjadi semakin mendesak mengingat data BPOM yang menunjukkan tingkat ketidakpatuhan sarana produksi masih mencapai 39 persen, sementara pemberlakuan wajib SNI AMDK berdasarkan Permenperin No. 62/2024 tinggal menghitung minggu menjelang tenggat Oktober 2026. Bagi pelaku IKM yang mendominasi industri AMDK Jawa Timur, tantangan ini bersifat eksistensial. Peran asosiasi dalam pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi sertifikasi akan menjadi penentu seberapa banyak pelaku usaha kecil yang mampu bertahan melewati era standardisasi wajib.

Musda I ditutup dengan deklarasi bersama seluruh peserta yang menegaskan komitmen industri AMDK Jawa Timur menuju praktik green industry — mencakup kepatuhan regulasi, tanggung jawab produsen yang diperluas, konservasi air, ekonomi sirkular, dan langkah awal menuju Net Zero Emission.

Alamat

DPP AMDATARA - Menara Kuningan, Lantai 1 Blok H Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

Kontak

0856-8836-825
sekretariat@amdatara.org

©2026 by AMDATARA