Halal Bihalal DPP AMDATARA 1447 H: Perkuat Sinergi Strategis dengan Pemerintah Dorong Keberlanjutan Industri AMDK

Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal 1447 H bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMDATARA sebagai momentum silaturahmi sekaligus penguatan dialog strategis antara industri dan pemerintah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya AMDATARA untuk memperkuat sinergi dalam menjawab tantangan industri air mineral ke depan, di tengah kondisi global yang semakin kompleks.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis, antara lain Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (IMHTBP) Kementerian Perindustrian, perwakilan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN), Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang diwakili oleh Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, serta perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya dari Direktorat Fashion, Kriya, dan Desain.

Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo, menyampaikan bahwa industri makanan dan minuman, khususnya industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), merupakan sektor usaha yang sejak awal mengedepankan prinsip keberlanjutan. Menurutnya, industri AMDK memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan lingkungan melalui penerapan ekonomi sirkular dan penguatan industri hijau.

“Kami ingin memberikan jawaban yang konkret bahwa industri AMDK merupakan salah satu sektor yang leading dalam penerapan ekonomi sirkular dan keberlanjutan,” tegas Karyanto Wibowo saat Halal Bihalal DPP AMDATARA bersama pemerintah di Jakarta, Kamis (16/4/2026). Ia menjelaskan bahwa pelaku industri AMDK terus mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan yang berdampak positif bagi lingkungan, mulai dari efisiensi pemanfaatan sumber daya air, pengelolaan kemasan berbasis prinsip sirkular, hingga program pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dijalankan seiring dengan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri.

AMDATARA menilai bahwa kolaborasi erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan merupakan kunci agar industri AMDK dapat terus tumbuh secara adaptif, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam transisi menuju ekonomi sirkular di Indonesia. Sinergi kebijakan yang seimbang dan berbasis dialog diyakini dapat menciptakan kepastian berusaha tanpa mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, AMDATARA juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat komunikasi dan dialog dengan DPR RI, khususnya Komisi VII, guna merespons berbagai kritik publik terhadap industri AMDK yang kerap dipersepsikan sebagai industri ekstraktif. Menurut Karyanto, komunikasi yang terbuka dan berbasis data menjadi kunci untuk membangun pemahaman yang lebih utuh.

“Sehingga industri AMDK tidak selalu dipersepsikan kurang memberikan kontribusi bagi masyarakat atau ekonomi nasional. Persepsi tersebut perlu dijawab dengan praktik nyata dan data yang objektif,” ujarnya. Lebih lanjut, Karyanto menekankan bahwa AMDATARA ingin terus menjadi bagian dari ekosistem industri nasional yang berkembang secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa industri makanan dan minuman, khususnya AMDK, tetap menjadi kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kita harus memastikan bahwa industri makanan dan minuman, khususnya AMDK, memberikan kontribusi signifikan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyampaikan apresiasi terhadap AMDATARA dan seluruh pelaku industri AMDK atas kontribusinya bagi perekonomian nasional. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merijanti Punguan Pintaria (Merri), menyebutkan bahwa industri AMDK telah menyerap lebih dari 46 ribu tenaga kerja langsung dengan nilai investasi mencapai Rp27,8 triliun. “Industri AMDK memiliki efek ganda yang luas dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan berbagai sektor perekonomian di Indonesia,” ujar Merri. Ia juga menyinggung kunjungan kerja Panja AMDK Komisi VII DPR RI ke sejumlah pabrik AMDK, yang dinilai berjalan dengan baik berkat dukungan seluruh pelaku industri. Menurutnya, Panja DPR memberikan perhatian khusus terhadap komitmen industri dalam menerapkan prinsip keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Merri mendorong agar setiap pelaku usaha mendokumentasikan praktik keberlanjutan yang telah diterapkan sebagai bukti nyata kontribusi industri kepada publik. “Masih terdapat pandangan bahwa industri hanya berorientasi pada keuntungan. Padahal, dalam praktik bisnis AMDK, terdapat banyak kewajiban dan upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.